Soal Ide Pemindahan Ibukota Ke Daerah Lain Pemerintah Diimbau Berhenti Berwacana

Soal Ide Pemindahan Ibukota Ke Daerah Lain

Pemerintah Diimbau
Berhenti Berwacana

Rakyat Merdeka,
Pakar tata ruang perkotaan Sonny Harry mengimbau pemerintah berhenti mewacanakan pindah atau tidaknya ibukota Jakarta.
Seharusnya, katanya, pemerintah sudah melangkah pada isu analisis ‘kemana pindahnya ibukota.

“Mestinya pemerintah bukan lagi mengkaji pindah atau tidaknya ibukota. Tapi sudah harus ditingkatkan menjadi mana daerah yang tepat untuk dijadikan ibukota,” kata Sonny kepada Rakyat Merdeka disela-sela acara dialog kenegaraan bertema “Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan Ke Kota Lain Selain Jakarta” di Gedung DPD, Jakarta.

Menurutnya, ada empat daerah yang cocok jadi tempat pemindahan ibukota. Yakni Palangkaraya, Banjarmasin, Makassar dan Lampung. Yang paling berpeluang adalah Palangkaraya.

“Palangkaraya daerah yang cocok karena masyarakatnya tidak ada resistensi dalam sosial politik. Kedua, daerah yang termasuk kemungkinan resiko demografi disaster dan human disaster sangat kecil.”

Selain itu, katanya, Palangkaraya adalah kota yang dibangun sejak Indonesia merdeka. Sementara kota lain sudah ada sejak jaman Belanda.
Sonny mengakui dibutuhkan dana besar untuk memindahkan ibukota.

“Memang biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibukota sangat besar, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Saat ini kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 60 triliun per tahun,” paparnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (UGM) Arie Sujito menilai wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke daerah lain bukan hal tabu.

Sebab beberapa negara sudah melakukannya seperti Jerman, Australia, dan Malaysia.
"Wacana pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke daerah lain merupakan hal wajar. Wacana itu bisa direalisasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, di antaranya akses dan letak geografis," kata Arie.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang layak dijadikan alternatif sebagai pusat pemerintahan Indonesia, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

"Yogyakarta layak menjadi alternatif karena memiliki akses dan letak geografis yang strategis," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM itu.
Dijelaskan, letak Yogyakarta di tengah-tengah Indonesia menjadikan aksesnya cukup tinggi. Selain itu, perjalanan sejarah Yogyakarta yang pernah menjadi ibukota sementara juga telah menjadi bukti.

"Tapi, Yogyakarta tidak tepat jika dijadikan pusat pemerintaan sekaligus pusat perdagangan dan perindustrian. Saya tidak setuju jika pemerintah pusat akan melakukan pemindahan pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan dan perindustrian," katanya.

Dikatakan, pemindahan ibukota yang di dalamnya jadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan perindustrian seperti Jakarta akan menimbulkan perubahan sosial yang signifikan. Hal itu hanya akan memindahkan masalah kompleks yang ada di Jakarta ke daerah lain.

"Saya tidak merekomendasikan jika pusat pemerintahan digabung dengan pusat perdagangan dan perindustrian. Akan lebih baik dan efektif jika pusat perdagangan dan perindustrian tetap di Jakarta, sedangkan pusat pemerintahan dipindah ke daerah lain," tuturnya.
CR-BCG