Uang Masih Jadi Penentu Kemenangan Di Pilkada

Uang Masih Jadi Penentu
Kemenangan Di Pilkada

Justru Banyak Pemimpin Berkualitas Yang Kalah

Rakyat Merdeka,
Sejumlah pengamat mengaku prihatin dengan maraknya money politics atau politik uang di sejumlah pilkada.
Menurut pengamat komunikasi politik Prof Tjipta Lesmana, calon kepala daerah masih menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan di pilkada.
Akibatnya, kata Tjipta, banyak calon pemimpin berkualitas justru tidak terpilih. “Saat ini kekuatan uang masih menjadi penentu kemenangan di sejumlah pilkada,” jelas Tjipta kepada Rakyat Merdeka.

Karena itu, Tjipta mengingatkan agar masyarakat cerdas dalam menilai dan memilih calon kepala daerah. Masyarakat, lanjutnya, jangan sampai tergoda oleh politik uang seperti yang marak terjadi di sejumlah pilkada.

Jika salah memilih, justru masyarakat yang akan rugi.
“Sekarang ini kan masyarakat kita itu ingatannya pendek. Dikasih uang 20 ribu, sudah lupa dan dia langsung dipilih lagi. Ya sudah, akibatnya ditipu lagi,” jelasnya.
Dikatakan, untuk menghasilkan pemimpin berkualitas, dibutuhkan proses demokrasi yang berkualitas juga. Untuk itu, dalam prosesnya dituntut calon pemimpin dan rakyat yang cerdas.

“Calon pemimpin harus cerdas jangan berjanji yang tak masuk akal. Tapi rakyat juga harus cerdas, jangan memilih kepala daerah yang janjinya tak mungkin dipenuhi,” tutur Tjipta.

Tjipta mengakui janji calon kepala daerah dalam kampanye pilakda adalah hal lumrah. Sebab hal tersebut sebagai bentuk komunikasi antara calon kepala daerah dengan masyarakat.

Namun, kata Tjipta, calon kepala daerah yang hanya obral janji namun tidak bisa merealisasikan, maka jangan dipilih kembali di pilkada.
“Orang berjanji dalam pemilu sah-sah saja. Jika tidak bisa dipenuhi berarti sudah melanggar. Oleh karena itu harus diberi sanksi, ya jangan dipilih kembali jika dia mencalonkan lagi,” ujar Tjipta.

Ditempat terpisah, pakar otonomi daerah Ardian Saptawan menilai, banyaknya kepala daerah yang tidak merealisasikan janjinya saat kampanye karena lemahnya pengawasan dari pihak legislatif daerah dan masyarakat.

Seharusnya, kata dia, visi misi dan janji-janji calon kepala daerah saat kempanye dimasukkan dalam dokumen daerah. Hal ini agar bisa dijadikan penilaian apakah kepala daerah benar-benar memperjuangkan janjinya atau tidak. “Dari dokumen tersebut seorang kepala daerah bisa dievaluasi. Apakah memperjuangkan kepentingan masyarakat, ataukah justru memperjuangkan kepentingan golongan atau partainya,” kata Ardian.

Ardian berharap, ke depan kepala daerah bukan saja melakukan kontrak politik, tapi juga membuat citizen carter atau kontrak sosial seperti yang dilakukan di Inggris.
“Saat ini kan kontrak politik adalah sesuatu yang normative, hanya jargon. Dengan kontrak sosial diharapkan mempunyai fungsi moral. Sehingga masyarakat bisa menuntut,” tutupnya. CR-BCG

Pilkada Langsung Bisa Suburkan Uang

Tanggapi Pernyataan Presiden SBY

Pilkada Langsung Bisa
Suburkan Politik Uang
Rakyat Merdeka
Sejumlah kalangan tidak sepakat dengan pernyataan Presiden SBY bahwa pilkada langsung adalah jalan terbaik. Justru, pilkada langsung hanya akan menyuburkan praktik politik uang.

Pakar Otonomi Daerah Prof Ryaas Rasyid menilai pernyataan SBY itu masih belum berdasar pada evaluasi pilkada di sejumlah daerah.
“Saya tidak tahu apakah pernyataan Presiden SBY itu sudah berdasarkan evaluasi atau belum. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi menyebutkan money politics masih berjalan di sejumlah pilkada,” jelas Rasyid kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Karena itu, kata Ryaas, dalam waktu dekat dirinya akan bertemu SBY untuk mengkonfirmasi pernyataan itu.

Sebelumnya diberitakan, Presiden SBY menyatakan pilkada langsung adalah cara terbaik untuk memilih kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun walikota.
”Pilkada langsung lebih baik karena konstituen dapat mengenal dekat para calon dan siapa pun yang terpilih nantinya mendapatkan mandat dari masyarakat yang dipimpinnya,” kata SBY dalam pengantar rapat kabinet terbatas dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Kepresidenan di Jakarta, Rabu (28/8).
Memang, kata SBY, terdapat banyak dampak negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung.

Karena itu yang harus dilakukan adalah memperbaiki ekses-ekses negatif dari pemilihan kepala daerah secara langsung.
Ditempat terpisah, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, pilkada langsung adalah sistem pemilu yang sangat rawan dan menyuburkan terjadinya politik uang.
“Pilkada langsung itu bisa ditukar antara satu suara bisa dihargakan dengan sejumlah uang. Ini kan memprihatinkan,” kata Siti kepada Rakyat Merdeka.
Bahkan, lanjut Siti, pilkada langsung belum bisa menghasilkan kepala daerah berkualitas.

Hal tersebut karena proses pemilu yang hanya menilai normative, bukan substantif. “Banyak kepala daerah hasil dari pilkada langsung masih belum berhasil mencapai tujuan dari otonomi daerah seperti mendekatkan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan mensejahterkan rakyat,” jelas Siti.

Senada diungkapkan anggota Komisi II DPR, Djamal Aziz. Menurut Djamal, pilkada langsung justru akan menguras kantong calon kepala daerah hingga kering kerontang.
“Dengan terkurasnya keuangan calon, maka, tak pelak, kepala daerah terpilih bisa melakukan tindak pidana korupsi karena ingin mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan saat kampanye,” jelas politisi Hanura ini.
Selain itu, katanya, pilkada langsung banyak menimbulkan kerusuhan. Hal ini menandakan calon belum bisa menerima kekalahan.

Karena itu, untuk meminimalisir terjadinya penghamburan anggaran dan kerusuhan, dia mengusulkan agar pemilihan gubernur lebih baik dipilih melalui DPRD. CR-BCG/QAR